Malam takbiran yang seharusnya menjadi momen suci berubah menjadi tragedi berdarah bagi keluarga Ibu Yetin. Putranya, Dian Supriatna (44), tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri, IR (23), di Desa Kaibuaya, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang pada 21 Maret 2026.
Kini, kasus tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Namun, alih-alih memberikan titik terang dan keadilan, proses penegakan hukum dari tingkat penyelidikan hingga persidangan justru menyisakan sederet kejanggalan. Sebagai masyarakat yang mengawasi jalannya peradilan, kita dipertontonkan dengan proses hukum yang terkesan dipaksakan, sekadar menggugurkan kewajiban administratif (P21), dan menabrak etika serta hukum acara pidana.
1. Kejanggalan Fakta: Indikasi Pelaku Lebih dari Satu Orang
Keluarga korban menolak percaya bahwa Dian hanya dihabisi oleh satu orang (tersangka tunggal IR). Secara logika forensik dan pembuktian, keraguan ini sangat beralasan:
- Jumlah Luka vs Bukti: Terdapat 14 luka tusukan pada tubuh korban, namun anehnya dalam persidangan polisi/JPU hanya menyebutkan 10 kali.
- Senjata yang Digunakan: Terdapat dua jenis senjata tajam di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yakni celurit dan pisau belati, yang semuanya diakui milik terdakwa IR.
- Pengabaian Hak Keluarga: Keluarga tidak dilibatkan dalam proses Olah TKP dan tidak menerima salinan surat dakwaan. Bahkan, saksi dari pihak keluarga yang dihadirkan (Ibu Yetin) bukanlah saksi yang mengetahui langsung peristiwa material tersebut.
Argumen Hukum:
Dalam hukum pidana, keberadaan dua jenis senjata dengan jumlah luka yang masif memunculkan asumsi kuat adanya tindak pidana penyertaan atau turut serta (Deelneming).
- Berdasarkan Pasal 55 KUHP (atau Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional), penyidik seharusnya menggali kemungkinan adanya pihak lain yang turut melakukan tindak pidana. Mengunci kasus ini pada pelaku tunggal tanpa mendalami temuan dua senjata berbeda adalah bentuk "rabun penyidikan".
- Pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah selalu menekankan pentingnya Due Process of Law (proses hukum yang adil). Menutupi fakta atau tidak transparan terhadap keluarga korban mencederai prinsip keterbukaan dalam peradilan pidana.
2. Kesaksian "Bisu" dan Paradoks Pembuktian di Persidangan
Fakta persidangan pada 14 Juli 2026 justru menunjukkan rapuhnya konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa IR sangat diuntungkan oleh kesaksian yang janggal:
- Saksi Kuyit (37): Mengaku dilukai oleh IR dengan celurit, lalu pingsan dan tidak melihat apa yang dilakukan IR terhadap korban Dian.
- Saksi Y alias Tejo (27): Orang yang diduga menjadi pemicu awal peristiwa ini. Ia diserang IR selama 20 menit dan berhasil menghindar. Ia melihat IR melukai Kuyit, tetapi sangat tidak masuk akal jika di TKP yang sama, ia tidak melihat IR menyerang korban Dian hingga tewas.
Argumen Hukum:
Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun saksi mata yang secara langsung melihat IR membunuh korban.
- Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP, asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi) berlaku. Kesaksian yang tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan memiliki nilai pembuktian yang lemah.
- Meskipun IR bersujud, meminta maaf, dan tidak mengelak di pengadilan, Pasal 189 ayat (4) KUHAP secara tegas menyatakan: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain." Jika saksi mata nihil, penyidik dan JPU harus bekerja ekstra keras melalui bukti petunjuk dan keahlian forensik (visum yang akurat), bukan hanya mengandalkan pengakuan terdakwa.
3. Ironi Posbakum: Bantuan Hukum atau Sekadar Formalitas?
Melihat lemahnya kesaksian dari JPU, seorang kuasa hukum yang jeli seharusnya bisa mematahkan dakwaan tersebut. Kuasa hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) seharusnya bisa mengajukan eksepsi yang kuat atau memohon pembebasan/penangguhan penahanan karena ketiadaan saksi material. Nyatanya, kehadiran kuasa hukum ini tampak seperti formalitas belaka.
Argumen Hukum:
- Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, tersangka yang diancam pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih (seperti kasus pembunuhan), wajib didampingi penasihat hukum.
- Namun, pendampingan ini haruslah pendampingan yang substantif, bukan sekadar memenuhi syarat formil persidangan. Posbakum dibiayai oleh uang negara melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jika pembelaan dilakukan asal-asalan, ini adalah peringatan keras bagi PN Karawang bahwa mereka memfasilitasi "peradilan sesat" yang merugikan baik korban maupun terdakwa.
Kesimpulan: Negara Terlalu Mahal Membayar Ketidakprofesionalan
Sebagai masyarakat, kita berupaya berbaik sangka kepada aparat penegak hukum. Kasus ini memang harus tuntas karena ada nyawa yang hilang dan ada pelaku yang mengaku.
Namun, yang menjadi masalah besar adalah prosesnya yang berantakan. Ketidakjelian Penyidik Polsek Telagasari, kecerobohan JPU Kejaksaan Negeri Karawang dalam menyusun kelengkapan berkas (P21), hingga majelis hakim PN Karawang yang terkesan pasif, membuat kasus ini bisa dengan mudah dipreteli oleh orang awam sekalipun—apalagi oleh pakar hukum. Andai terdakwa didampingi pengacara profesional, celah-celah ini bisa membebaskan terdakwa, yang mana akan menjadi aib besar bagi institusi penegak hukum di Karawang.
Penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan mental asal bapak senang (ABS) atau sekadar menggugurkan kewajiban. Keadilan untuk almarhum Dian Supriatna harus ditegakkan melalui cara yang jujur, teliti, dan profesional. Negara terlalu mahal untuk membayar aparat yang bekerja secara asal-asalan!