Anggota DPRD Jabar Pipik Taufik Gelar Pengawasan Pemerintahan 2025, GMPI Sampaikan Isu Strategis Daerah

 

Karawang, Guncang.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berlangsung di Café Dewasena, Karawang, pada Sabtu (11/10) dan dihadiri sejumlah pengurus serta anggota Gerakan Muda Pembaharuan Indonesia (GMPI).

Sekjen GMPI, Kang Gandi, bersama perwakilan DPD GMPI dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan wilayah dapil 1 lainnya turut hadir dalam forum tersebut.

Dalam suasana diskusi yang hangat, Pipik Taufik menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan seperti GMPI, dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penggunaan anggaran.

“Kita ingin masyarakat memahami bagaimana anggaran daerah bekerja, dan bagaimana peran kita bersama dalam mengawasi agar tepat sasaran. Fungsi kontrol sosial ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua,” ujar Pipik.

Aspirasi Daerah dan Isu Strategis

Pada sesi penyampaian aspirasi, sejumlah perwakilan GMPI mengangkat isu-isu strategis dari wilayah masing-masing. Perwakilan dari Kabupaten Bekasi menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan meminta perhatian terhadap praktik premanisme di kawasan industri yang dinilai meresahkan.

Selain itu, GMPI juga mengusulkan peningkatan fasilitas kesekretariatan organisasi, termasuk pengadaan komputer dan perlengkapan printer, guna memperlancar kegiatan administrasi serta operasional organisasi di daerah.

Perkuat Sinergi Wakil Rakyat dan Pemuda

Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antara wakil rakyat dan organisasi kepemudaan. Melalui dialog dua arah, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih efektif dan menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan publik di tingkat provinsi.

Pipik Taufik menegaskan bahwa hasil diskusi serta aspirasi yang dihimpun pada kegiatan ini akan menjadi masukan berharga dalam pembahasan kebijakan di DPRD Jawa Barat.